TV PEMALANG.COM, JAKARTA – Dalam upaya memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menghadiri Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024. Kegiatan ini digelar oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (16/6/2025).
Rakor dibuka secara resmi oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, yang membawahi wilayah Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Ely menjelaskan bahwa SPI bertujuan untuk memetakan tingkat integritas lembaga pemerintahan berdasarkan tiga sumber data: internal dari pegawai, eksternal dari masyarakat yang berinteraksi dengan lembaga, serta pendapat para ahli (eksper).
Ely Kusumastuti menegaskan bahwa KPK berkomitmen untuk menurunkan risiko korupsi dengan mendorong pemerintah daerah agar secara aktif menjadikan program Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan) sebagai bagian dari rencana aksi daerah. “Perbaikan yang dilakukan akan tercermin dalam peningkatan nilai SPI. Karenanya, fokus kita adalah pada upaya perbaikan nyata, bukan sekadar pencitraan,” ujarnya.
Usai mengikuti Rakor, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menyampaikan bahwa nilai SPI Kabupaten Pemalang saat ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Meski demikian, ia optimistis bahwa ke depan Kabupaten Pemalang akan mampu menunjukkan kemajuan signifikan.
“SPI kita masih cukup rendah untuk Kabupaten Pemalang. Insyaallah kita bisa bergerak maju, tentunya dengan dukungan supervisi dan pendampingan dari KPK,” ungkap Anom.
Dalam menghadapi tantangan peningkatan integritas dan pencegahan korupsi, Bupati Anom menyatakan kesiapannya untuk mengikuti seluruh arahan KPK, baik dalam bentuk sosialisasi, peningkatan transparansi, maupun mitigasi risiko.
Ia juga mengajak masyarakat Kabupaten Pemalang untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan dengan menyampaikan informasi atau masukan secara terbuka dan berbasis data yang akurat. “Transparansi akan berjalan baik jika masyarakat juga berperan aktif. Dengan begitu, pemanfaatan anggaran menjadi lebih tepat sasaran, pelayanan publik meningkat, dan seluruh program pemerintah bisa dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam Rakor ini menunjukkan komitmen kuat untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan budaya integritas dan memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan di daerah.
Selain Bupati Pemalang, Rakor ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat terkait dari Kabupaten Pemalang, antara lain Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Bappenda
